Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh: Haji Nonkuota Termasuk Perbuatan Melanggar Hukum

Jeddah: Arab Saudi berusaha untuk mencegah warga Saudi dan warga asing yang melakukan haji tahun ini tanpa izin haji yang valid dengan kampanye kesadaran publik diintensifkan melalui media.

Ketua Lajnah Daimah juga mengatakan tidak sah untuk melakukan haji tanpa izin haji. “Membantu para peziarah untuk memasuki tempat-tempat suci tanpa izin haji bertentangan dengan hukum dan penguasa, dan orang-orang yang melakukan haji tanpa izin haji melakukan hal yang melanggar hukum,” kata Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh dalam sebuah pernyataan didistribusikan oleh Gubernuran Makkah.

Mufti juga berbicara melawan praktek berjongkok di tempat umum oleh para peziarah, mengatakan praktek seperti itu akan mengurangi pahala mereka karena mereka menyebabkan masalah untuk pengelola haji Saudi dan sesama peziarah dengan cara menghalangi jalan setapak.

Syaikh Abdul Aziz mengatakan itu adalah kewajiban Muslim untuk menjamin keselamatan jamaah dan mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk tujuan tersebut. “Pemerintah tidak memperkenalkan sistem perizinan haji tanpa tujuan apapun tetapi untuk mengurangi kepadatan selama ibadah haji,” jelasnya.

Muhammad Badahdah, asisten sekretaris jenderal Majelis Pemuda Muslim Dunia (WAMY), mendukung sistem perizinan haji. Dia mengatakan hal itu penting tidak hanya untuk mengendalikan massa tetapi juga untuk merencanakan layanan yang diperlukan. Saat ini jumlah jamaah yang tak terduga melakukan haji berasal dari negeri Saudi.

“Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menetapkan sebuah sistem yang setiap negara bisa mengirimkan 1.000 peziarah untuk setiap juta penduduknya. Tetapi jumlah orang pergi untuk haji dari KSA adalah cara melampaui kuota, dan ini menyebabkan banyak masalah bagi pengelola haji Saudi, “kata Arab News Badahdah.

Dia mengatakan penyediaan memungkinkan warga Saudi dan warga asing untuk melakukan haji setelah setiap lima tahun adalah baik. “Pekerja Asing pergi untuk haji harus tahu bahwa jumlah mereka tidak termasuk dalam kuota negara masing-masing dan seharusnya tidak menyalahgunakan fasilitas,” tambahnya.

arabNews